Berita Terkini

PEMERINTAH SIAP BANGUN 540 PASAR TRADISIONAL PEMBERDAYAAN KOPERASI DIKEDEPANKAN

JAKARTA Pemerintah mencanangkan pembangunan dan revitalisasi 540 pasar tradisional di seluruh kabupaten/ kota Indonesia dalam waktu 5 tahun mendatang dengan mengedepankan pemberdayaan koperasi lokal.Ikhwan Asrin, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Negara Koperasi dan UKM, mengatakan obsesi pembangunan pasar tradisional tersebut mengandalkan APBN dan APBD kabupaten/kota.


"Jika satu kabupaten/kota sudah memiliki satu pasar tradisional, sarana itu akan menjadi alat pemerataan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat," ujar Ikhwan Asrin, kemarin.Kendati demikian, pembangunan atau revitalisasi pasar tradisional harus bersinergi antara pusat dan daerah. Sebab, dana APBN yang dimiliki instansinya sangat terbatas. Karena itu pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa mendukung melalui APBD.

Kementerian Koperasi bisa saja mengajukan anggaran tambahan untuk target pembangunan pasar tradisional di setiap kabupaten/kota. "Jika anggaran pusat terbatas, APBD harus menjadi pendukung," ujar Ikhwan.Pada periode 2009, Kementerian Koperasi menerima dana stimulus RplOO miliar untuk merevitalisasi 90 pasar tradisional dan merelokasi pedagang kreatif lapangan.

Dengan keberhasilan itu, institusi ini mengajukan peningkatan anggaran. Revitalisasi pasar tradisional diyakini mampu meningkatkan produktivitas perekonomian lokal yang dimotori pedagang, karena manajemennya dipercayakan kepada koperasi, tidak lagi dikelola oleh pemerintah setempat.

Pengelolaan pasar oleh dinas membebani APBD, karena karyawan dan petugasnya digaji oleh pemda. Jika pengelolaan diserahkan kepada koperasi, daerah bisa melakukan efisiensi."Dari sisi lain, pemerintah kabupaten/ kota tetap menerima pajak atau retribusi dari pengelolaan pasar tradisional tersebut. Penyerapan tenaga kerja juga bisa terjadi secara optimal, dan berdampak bagi penurunan angka kemiskinan di daerah."

Skala prioritas

Sekretaris Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Ngadiran meminta pemerintah menetapkan skala prioritas dalam program pembangunan dan revitalisasi pasar di daerah padat penduduk.Hal ini untuk mendongkrak performa pasar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkompetisi dengan gerai ritel modern yang terus bertambah. Tidak semua pasar itu ada di wilayah yang penduduknya padat," ujar Ngadiran.

Ngadiran juga meminta pemerintah membenahi manajemen pengelolaan pasar selepas direvitalisasi. Perbaikan pasar secara fisik diyakini tidak memberikan dampak yang optimal tanpa dibarengi dengan pembenahan manajemen pasar.
Ia mencontohkan sejumlah pasar yang dikelola oleh swasta sebagai tempat usaha yang layak, bersih, dan pelayanan baik. Padahal retribusi yang dipungut tidak jauh beda dengan pasar dinas pemerintah. "Tetapi mengapa kualitas pasar sangat berbeda jauh? Pasar tidak terawat dan fasilitas tidak dijaga," katanya.

Pengelolaan oleh koperasi, menurutnya, belum sepenuhnya menyelesaikan masalah. "Jangan sampai koperasi jadi-jadian yang melakukan pengelolaan." Sementara itu, tujuh pasar tradisional modem di Sulawesi Utara yang dibiayai dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, selesai dibangun dan siap diresmikan. "Ketujuh pasar itu terdapat di Kota Bitung dua unit, Minahasa Tenggara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bo-laang Mongondow Selatan, Sangihe dan Minahasa masing-masing satu unit," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut, Sanny Parengkuan , Sabtu, seperti dikutip Antam.

Sumber : Bisnis Indonesia

 

PENCARIAN DATA

KALENDAR

November 2017
MTWTFSS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

PENGUNJUNG

444254
Hari iniHari ini152
Minggu IniMinggu Ini1170
Bulan IniBulan Ini6206