Berita Terkini

DPR DUKUNG PENGUATAN PEDAGANG KECIL

JAKARTA Komisi VI DPR Airlangga Hartarto dalam waktu dekat akan merekomendasikan beberapa hal ke Kementerian Perdagangan (Kemen-dag) terkait dengan penguatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam perdagangan bebas Asean-China (ACFTA).


"Kami bertemu Kadin membahas penguatan daya saing dan penguatan UMKM," katanya kepada Bisnis kemarin.
Adapun, beberapa anggota Komisi VI berniat memberikan bantuan ke pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang sudah melakukan ekspor dengan cara mempermudah akses ke pelabuhan dan mengusahakan infrastrukur yang memadai.

Namun, menurut Airlangga masalah infrastruktur merupakan masalah klasik yang membelit pegiat UMKM selama ini. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menghendaki peranan pemerintah untuk peningkatan kemampuan SDM, per-baikan infrastruktur, dan dukungan lembaga keuangan yang diyakini dapat membantu pelaku usaha untuk bersaing dalam perdagangan bebas Asean-China.

Pjs Ketua Umum Kadin Adi Putra Taher mengatakan saat ini Kadin memberikan dan memperluas lapangan kerja, karena sejak pemberlakuan ACFTA memperbesar potensi hilangnya lapangan pekerjaan. "Kami ingin memberi lapangan pekerjaan lebih luas," katanya di sela-sela rapat dengar pendapat umum (RDPU) Kadin dan Komisi VI DPR, kemarin.

Dia menilai perundingan ACFTA dengan China hanya dapat dilakukan dengan dua cara di antaranya melalui perundingan dengan negara Asean dan perundingan antara Menteri Perdagangan dan Mendag China. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik, Distribusi dan Perdagangan Benny Soetrisno mengatakan selama ini pemerintah lebih berpihak ke sektor konsumsi ketimbang industri.

"Dengan begitu laju industri akan tersendat dan pada bagian hilirindustri penyerapan tenaga kerja kurang," katanya.
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan koordinasi Kementerian Koordinasi Ekonomi dengan kementerian terkait untuk peningkatan daya saing. Benny menambahkan barang jadi seperti baju diusahakan berlabel bahasa Indonesia baik yang masuk ke dalam negeri maupun yang diekspor sehingga dapat membantu melindungi pasar domestik.

Kadin melalui Komisi VI merekomendasikan beberapa poin di antaranya meminimalkan ekspor Dahan baku dan sumber energi, mengurangi impor barang jadi atau konsumsi, dan peningkatan saya saing industri dalam negeri.
Selain hal tersebut di atas, investasi dari China juga perlu ditarik, mendorong ekspor barang jadi bernilai tinggi, penguatan strategi penetrasi pasar dan penguasaan jalur distribusi khususnya untuk produk khas tropis, melakukan promosi dengan pameran, dan promosi investasi secara detail pada sektor dan pasar kawasan investasi.

Sumber: BISNIS INDONESIA

PENCARIAN DATA

KALENDAR

September 2017
MTWTFSS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

PENGUNJUNG

425800
Hari iniHari ini17
Minggu IniMinggu Ini914
Bulan IniBulan Ini5388