Berita Terkini

REVITALISASI PROGRAM KUR

Dalam lirna tahun ke depan, pemerintah menargetkan angka pengangguran tinggal 5-6% dan kemiskinan menjadi 8-10%. Oleh karena itu, pemerintah akan meneruskan program kredit usaha rakyat (KUR) guna membiayai usaha mikro dan kecil (UMK). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta bank-bank BUMN dan swasta terus meningkatkan program KUR minimal Rp 20 triliun per tahun dengan jaminan pemerintah.


"Dalam lima tahun, KUR akan mencapai Rp 100 triliun. Kalau usaha mikro dan kecil dialiri modal maka bisa diwujudkan terus pemberdayaan usaha kecil-kecil yang nantinya kemiskinan berkurang dan pengangguran juga," tutur Presiden dalam National Summit 200961 Jakarta, Kamis (29/10).

 

Program KUR diyakini mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Namun, pemerintah diminta mengevaluasi kinerja penyaluran program tersebut "Selama ini, UMK cenderung terkendala masalah modal. Namun, mereka sulit mendapatkan pinjaman bank, termasuk KUR, karena tak memiliki jaminan," Ali Said, salah satu pengurus Kadin Indonesia.

Hal senada diungkapkan Ketua Kadin Sumbar Asnawi Bahar, Ketua 0 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Silmi Karim, Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa, Ketua Kadin Indonesia bidang UKM Sandiaga Uno, dan sejumlah perwakilan dunia usaha dan daerah dalam perbincangan Pengembangan UMKM di National Summit, di Ritz Carlton. Kamis (29/10).

Selama ini, menurut Deputi Gubernur BI Budi Rohadi, kredit usaha rakyat yang diberikan belum mampu memberi keringanan bagi pelaku usaha. Dari sisi perbankan, ada dua aspek yang diperhitungkan penawaran dan permintaan. Perbankan masih melihat UMKM berisiko tinggi. Di sisi lain, bank harus memperhitungkan ketersediaan dana yang bisa disalurkan dan peluang dana tersebut akan kembali. "Bank perlu menganalisis apakah permintaan kredit tersebut memiliki penjaminan kredit" kata dia.

Untuk memudahkan UMKM memperoleh jaminan dari bank, menurut Budi, pemerintah perlu mengupayakan adanya kemitraan. "Penjaminan kredit bisa dipercepat dengan adanya kemitraan antara UMKM dengan usaha besar, atau dengan BUMN. Usaha besar bisa memberikan kepercayaan kepaada perbankan untuk mengucurkan kredit bagi UMKM," kata dia.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati pun berjanji akan mengevaluasi KUR, termasuk pembenahan administrasi dan biaya bagi perbankan. "Pertu adanya kebijakan suatu debitor KUR bisa mendapatkan pinjaman tidak hanya sekali," jelas dia

Selama ini. Menkeu mengakui, penerima KUR belum mencerminkan jumlah dari populasi UMK. "Berarti masih ada suatu kendala atau gap dari yang mereka butuhkan dengan dana yang ada," ujar dia.

Mengingat mayoritas pelaku ekonomi berasal dari UKM, menurut Menteri Koperasi-UKM Syarif Hasan, pemerintah akan memberikan perhatian lebih untuk mengembangkan UMKM. "Selain modal, UMKM juga bermasalah dalam siklus," jelas dia.

KUR Kurang Gairah

Erwin Aksa menilai, program KUR sangat efektif membantu perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru. "Sebagian besar nasabah KUR terbukti bisa bermutasi menjadi nasabah komersial atau menjadi bankable," kata dia.

Sayangnya, pemerintah dan perbankan tidak lagi bergairah mendorong pertumbuhan KUR. Hal itu tercermin pada rendahnya realisasi KUR selama 2009. Sepanjang semester 1-2009, realisasi KUR oleh enam bank penyalur hanya Rp 2,26 triliun, sehingga total dana tersalurkan dari program itu mencapai Rp 14,88 triliun. "Realisasi ini masihjauh di bawah target penyaluran tahun ini sebesar Rp 20 triliun," jelas Erwin.

Selama ini, menurut Ali Said, pelaksanaan KUR masih kurang gereget dan terkesan sekadar program tanpa implementasi. Selain bunga KUR yang tinggi, untuk memperoleh KUR juga sangat sulit karena bank masih meminta aset sebagai jaminan. "Itu sama saja bohong," kata dia.

Kadin mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) yang bisa dijadikan jaminan bagi pelaku UMK.

Anawi Bahar juga mengeluhkan proses untuk memperoleh KUR terlalu banyak prosedur. Bahkan, bank terlalu banyak menuntut jaminan. "Program saja yang bagus, tidak ada gunanya. KUR seharusnya untuk

memberi kemudahan bagi pelaku usaha," kata dia.

Selain proses yang mudah, menurut Silmi Karim, pemerintah seharusnya bisa memperbesar jumlah KUR. Bila memungkinkan, suku bunga KUR diturunkan. "Selain itu juga perlu UU UMKM untuk payung hukum yang menjamin adanya kepastian bagi pelaku usaha," jelas dia.

Perwakilan dari sejumlah daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Barat juga mengungkapkan pentingnya revitalisasi KUR. Di JawaTimur, misalnya, pemerintah daerah (pemda) menganggarkan dana untuk pengembangan UMKM selain dari anggaran pemerintah pusat

Untuk merevitalisasi KUR, menurut Sandiaga Uno, Kadin akan bersinergi dengan instansi terkait seperti Departemen Keuangan, Kemenkop-UKM, Bank Indonesia, pemda. Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, dan BUMN. "Kami akan mengupayakan penghapusan persyaratan KUR yang memberatkan pelaku usaha dan bank penyalur. Selain modal, kita akan upayakan pembinaan untuk pengembangan produk unggulan daerah dan pengembangan kapasitas UKM," kata dia.

Sandiaga menambahkan, UMKM juga membutuhkan pelatihan dan pembinaan untuk bisa melakukan perbaikan manajemen. Lewat kerja sama dengan BUMN. UMKM bisa melakukan kemitraan yang memungkinkan sebuah 6/anrfmenjadi nasional. "Dukungan lain yang bisa diberikan dalam bentuk pemasaran, baik di dalam dan luar negeri," jelas dia.

Akademisi Tulus Tambunan mengakui, permodalan memang masalah utama, namun UMKM juga membutuhkan dukungan teknologi. Selama ini, pemerintah mengangap program UMKM berhasil kalau UMKM semakin banyak. "Padahal yang harus dilihat kualitasnya, seharusnya dibuat juga inovasi dan slight enterpre-neurship," ujar dia.

http://www.depkop.go.id/Media%20Massa/695-revitalisasi-program-kur.html

 

PENCARIAN DATA

KALENDAR

September 2017
MTWTFSS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

PENGUNJUNG

425802
Hari iniHari ini19
Minggu IniMinggu Ini916
Bulan IniBulan Ini5390