Undang-Undang Perkoperasian No.17 Thn 2012

User Rating:  / 1
PoorBest 

Pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggotanya.

Dengan dasar itulah. Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mendorong percepatan realisasi atau revisi Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Pada medio Oktober 2012  Dewan Perwakilan Rakyat melalui Sidang Paripurna menyetujui Rancangan Undang-undang Perkoperasian Terbaru.

Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 perlu diganti, karena sudah tidak selaras dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia. Inilah landasan utama Kementerian Koperasi dan UKM untuk melahirkan Undang-undang Perkoperasian terbaru.

Attachments:
Download this file (UU_NO_17_2012.pdf)UU_NO_17_2012.pdf[ ]173 kB

PENCARIAN DATA

KALENDAR

September 2017
MTWTFSS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

PENGUNJUNG

425964
Hari iniHari ini181
Minggu IniMinggu Ini1078
Bulan IniBulan Ini5552