Peraturan Daerah Kabupaten Karo

User Rating:  / 0
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA

Peraturan Pemerintah

User Rating:  / 0
PP No 54 Thn 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah

 

PP No 55 Thn 2008 Tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor

 

PP No 41 Thn 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

 

PP No 16 Thn 1997 Tentang Waralaba

 

PP No 44 Thn 1997 Tentang Kemitraan

 

PP No 33 Thn 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi

 

PP No 17 Thn 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah

 

PP No 19 Thn 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 11 Thn 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan 

 

PP No 102 Thn 2000 Tentang Standardisasi Nasional

 

PP No 08 Thn 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman

 

PP No 09 Thn 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi

 

PP No 04 Thn 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara  Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

 

PP No 17 Thn 1986 Tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengembangan Industri

 

PP No 13 Thn 1995 Tentang Izin Usaha Industri  

 

PP No 27 Thn 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 

 

PP No 38 Thn 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

 

PP No 45 Thn 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

 

Peraturan Menteri

User Rating:  / 2


PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR : 07/M-DAG/PER/2/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 21/M-DAG/PER/6/2008 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 32/PERMENTAN/SR.130/4/2010 PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 50/PERMENTAN/SR.130/11/2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 02/Per/M.KUKM/I/2008 TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES-PROVIDER (BDS-P) UNTUK PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM)

 

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Nomor : 14/Per/M.KUKM/VII/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA PENJAMINAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN UNTUK KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

 

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN DALAM BIDANG PRODUKSI KEPADA KOPERASI 

 

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 19/Per/M.KUKM/VIII/2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KAWASAN INDUSTRI 

 

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 22/PER/M.KUKM/IV/2007 TENTANG PEDOMAN PEMERINGKATAN KOPERASI 

 

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 28/Per/M.KUKM/VII/2007 TENTANG PEDOMAN PROGRAM SARJANA PENCIPTA KERJA MANDIRI (PROSPEK MANDIRI)

 

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 30/Per/M.KUKM/VIII/2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN PADANAN MELALUI LEMBAGA MODAL VENTURA

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 21/M-DAG/PER/6/2008 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR : 01/M-DAG/PER/3/2005 TENTANG TUPOKSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEBTI, DEPDAG

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 19/M-IND/PER/5/2006 TENTANG STANDARDISASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI 

 

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP 

 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 29/Permentan/OT.140/6/2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 76/Permentan/OT.140/12/2007 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2008

 

PERATURAN  MENTERI PERDAGANGAN NOMOR : 09/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

PENCARIAN DATA

KALENDAR

September 2017
MTWTFSS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

PENGUNJUNG

425799
Hari iniHari ini16
Minggu IniMinggu Ini913
Bulan IniBulan Ini5387